BANDUNG, (PRLM).-Kelangkaan elpiji tabung 3 kg
yang saat ini terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat (Jabar)
disinyalir terjadi akibat ulah spekulan yang melakukan penimbunan.
Diduga, aksi tersebut dilakukan terkait penyesuaian alokasi elpiji 3 kg
di Jabar yang dilakukan Pertamina awal tahun ini.
Demikian diungkapkan Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan
(Unpas), Acuviarta Kartabi, di Bandung, Selasa (15/5). Untuk itu,
menurut dia, Pertamina harus bertindak cepat, melakukan koordinasi
dengan pihak kepolisian dan aparat terkait.
"Sudah alokasinya disesuaikan, ditambah dengan aksi spekulasi.
Indikasi ulah spekulan yang melakukan penimbunan terlihat dari tingkat
permintaan elpiji 3 kg saat ini yang cenderung normal. Nyaris tidak ada
lonjakan permintaan, seperti pada periode Lebaran," ujarnya.
Menurut dia, hal itu juga tercermin dari tingginya kenaikan harga
elpiji 3 kg, yang dipasaran saat ini sudah mencapai Rp 15.000-Rp 20.000
per tabung. Padahal, harga gas elpiji 3 kg ditentukan pemerintah dan
sampai saat ini belum ada kenaikan dari Pertamina.
Ia menilai, kondisi ini sudah sangat memprihatinkan, bahkan merugikan
dan meresahkan masyarakat. "Kalau dibiarkan, kondisi ini bisa memicu
gejolak masyarakat. Oleh karena itu, Pertamina, pemerintah, dan
kepolisian harus bergerak cepat untuk mengantisipasinya," kata
Acuviarta.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar,
Ferry Sofwan Arief, menilai, kelangkaan elpiji 3 kg yang terjadi saat
ini akan mengancam eksistensi pelaku usaha mikro, khususnya di sektor
makanan olahan.
Untuk itu, ia menghimbau agar Dinas Industri dan Perdagangan di
tingkat kabupaten/kota segera melakukan pengawasan dan mengambil
tindakan jika menemukan aksi spekulasi di daerah.
"Kelangkaan ini akan meresahkan masyarakat dan pelaku usaha mikro.
Salama ini umumnya pelaku usaha mikro menggunakan elpiji 3 kg dalam
menjalankan proses produksinya. Kelangkaan elpiji seharusnya tidak boleh
terjadi karena sampai saat ini belum ada produk substitusinya," kata
Ferry.
Akibat kelangkaan tersebut, menurut dia, saat ini sudah banyak pelaku
usaha mikro yang mengganti bahan bakarnya. Misalnya, beberapa pengusaha
tahu di Sumedang yang saat ini sudah beralih menggunakan kayu bakar.
Terkait kebijakan Pertamina yang melakukan penyesuaian kuota elpiji 3
kg di Jabar, menurut Ferry, seharusnya badan usaha milik negara (BUMN)
tersebut menyampaikan informasi penyesuaian itu kepada masyarakat
sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.
"Seharusnya kebijakan ini disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga
masyarakat dan para pelaku usaha mikro memiliki persiapan untuk
menghadapinya," tutur Ferry.
Pjs. Asisten Manajer External Relation Pemasaran BBM Retail Region
III PT Pertamina (Persero), Fajri Pradana Putra, mengakui bahwa pihaknya
sudah menerima laporan adanya kelangkaan elpiji 3 kg di beberapa
wilayah Jabar. Namun, menurut dia, sejauh ini Pertamina belum akan
menambah pasokan.
Akan tetapi, terkait potensi penimbunan yang mungkin dilakukan oleh
para spekulan, menurut Fajri, Pertamina sudah berkoordinasi dengan pihak
kepolisian dan aparat terkait. Penimbun, menurut dia, akan ditindak
sesuai dengan hukum yang berlaku.
Menurut dia, adanya kekurangan pasokan elpiji 3 kg di Jabar terjadi
karena penyesuaian alokasi untuk wilayah ini. Dari 3,6 juta metric ton
(3,6 Miliar kg) alokasi elpiji nasional tahun ini, Jabar hanya mendapat
jatah sekitar 900.000 metric ton.
Namun, ia memastikan, stok elpiji 3 kg aman, sehingga mengjimbau
masyarakat agar tidak melakukan panic buyying. Pasalnya, menurut dia,
kepanikan masyarakat akan semakin menungkatkan potensi penimbunan yang
dilakukan oleh spekulan. (A-150/A-89)***
sumber: pikiran-rakyat.com